• 
  

• 
  

• 
  

• 
  

• 
  
  Belum resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, beredar nama-nama calon menteri kabinet Prabowo-Gibran di sosial media. Hal tersebut mengundang perhatian publik lantaran ada beberapa menteri Jokowi yang masuk kedalam calon menteri di pemerintahan selanjutnya. Nama-nama yang tersebar tersebut konon berpeluang dapat menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

  Diketahui terdapat ada 61 nama calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga non kementerian yang beredar. Beberapa diantaranya sudah banyak dikenal publik namun beberapa diantaranya juga masih terdengar asing,

  Nama-nama yang dikenal

  Beberapa nama-nama yang sudah dikenal diantaranya ada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Anggota DPR Fadli Zon hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  Adapula nama-nama baru muncul

  Adapula nama-nama baru muncul yang konon akan diangkat jadi menteri seperti Benny Octavianus, Rauf Purnama, Asep Saepudin Jahar,  Benny Oktavianus dan sebagainya.

  Berikut daftar lengkap 61 nama calon menteri Prabowo-Gibran yang beredar.

  Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
  Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
  Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
  Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
  Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
  Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra
  Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani
  Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria
  Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani
  Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco
  Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
  Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya
  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
  Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
  Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
  Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea
  Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
  Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily
  Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
  Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus
  Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
  Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
  Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman
  Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung
  Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo
  Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
  Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
  Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil
  Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
  Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati
  Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo
  Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
  Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi
  Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani
  Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
  Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
  Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.
  Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
  Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
  Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi
  Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
  Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
  Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
  Wakil Menteri BUMN: T. Helmi
  Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
  Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
  Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
  Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan
  Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
  Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono
  Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol
  Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
  Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
  Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
  Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
  Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

  Jumlah Kementerian Jadi 40

  Diketahui juga kedepan Prabowo akan menambah jumlah kementerian di Kabinet hingga total menjadi 40 Kementerian dan lembaga.

  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut ide semacam itu murni merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

  Oleh sebab itu, menurut Habiburokhman, Prabowo pun memiliki hak untuk menambah atau pun mengurangi jumlah kementerian sebagai instrumen pendukung pemerintahannya.

  Hal itu disampaikan Habiburokhman saat merespons isu munculnya rencana pembentukan kementerian baru dengan jumlah total 40 kementerian.

  “Baik secara substansi, baik konstitusi (pembentukan kementerian) itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected.”

  “Apakah (tim yang) besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

  Habiburokhman pun mendukung jika Prabowo ingin menambah jumlah kementerian.

  Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

  Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.

  “Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah.”

  “Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi,” kata Habiburokhman.

  Habiburokhman pun meminta kepada publik untuk tidak membaca bentuk ‘besar’ itu identik dengan badan gemuk yang memiliki gaya hidup tidak sehat.

  “Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar,” kata Habiburokhman.

  “Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujar Habiburokhman.

 sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240814143347-4-563017/rusia-umumkan-keadaan-darurat

Rusia mengumumkan keadaan darurat di wilayah perbatasan dengan Ukraina, Belgorod, Rabu (14/8/2024). Situasinya disebut "sangat sulit" di daerah itu di bawah pemboman Ukraina.

"Situasi di wilayah Belgorod tetap sangat sulit dan menegangkan karena penembakan dari Angkatan Bersenjata Ukraina," kata Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov di Telegram dikutip dari AFP.

"Rumah-rumah hancur, warga sipil tewas dan terluka," tambahnya.

Ia menambahkan keadaan darurat akan diberlakukan di tingkat regional. Ini pun, akan diikuti dengan permintaan kepada komisi pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat federal.

Belgorod berbatasan dengan wilayah Kharkiv Ukraina dan menjadi tetangganya Kursk. Provinsi Kursk Rusia kini menjadi medan tempur utama perang.

Ukraina melancarkan serangan mendadak ke Kursk dalam serangan lintas perbatasan paling signifikan di tanah Rusia sejak Perang Dunia II. Pasukan Kyiv telah menguasai 1000 km2 wilayah itu, di mana 74 pemukiman di bawah kendali Ukraina.

Gladkov mengatakan Belgorod juga diserang oleh pesawat nirawak Ukraina. Setidaknya dua pemukiman terbakar.

"Dua permukiman di wilayah Belgorod diserang oleh pesawat nirawak Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak ada korban jiwa," katanya.

"Di Shebekino, sebagai akibat dari beberapa serangan pesawat nirawak terhadap sebuah gedung apartemen, satu apartemen terbakar dan lantainya runtuh. Saluran pasokan gas juga rusak," tambahnya.

Sebelumnya, pengumuman keadaan darurat juga diberikan gubernur wilayah Kursk minggu lalu menyusul serangan pasukan Ukraina. Sekitar 121.000 orang telah meninggalkan Kursk sejak dimulainya pertempuran, yang telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai 121 lainnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada telah memerintahkan tentara untuk "mengusir" pasukan Kyiv yang masuk ke wilayah Kremlin. Ia pun menyebut Kyiv menggunakan serangan lintas batas untuk meningkatkan posisi negosiasinya.

"Salah satu tujuan musuh yang jelas adalah untuk menebar perpecahan, pertikaian, mengintimidasi orang, menghancurkan persatuan dan kohesi masyarakat Rusia," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan pejabat pemerintah, Senin.

"Tugas utama, tentu saja, bagi Kementerian Pertahanan adalah mengusir musuh dari wilayah kami," tambahnya.

"Sekarang jelas mengapa rezim Kyiv menolak usulan kami untuk kembali ke rencana penyelesaian damai."