INDONESIAKU KINI

Di hadapan ratusan warga, 29 Desember 2016, di Pontianak, Kalimantan Barat, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR mengatakan, Empat Pilar sangat penting untuk ditanamkan dalam upaya menghadapi intervensi asing. "Intervensi asing ke dalam negeri sangat luar biasa," paparnya.

Salah satu intervensi asing itu disebut Oesman Sapta adalah peredaran narkoba. Dikatakan, dulu bangsa ini hanya sebagai transit obat-obat terlarang, sekarang sudah menjadi tujuan dan penampungan. "Peredaran narkoba cara paling gampang untuk menghancurkan bangsa," ungkapnya.

Korban dari peredaran narkoba itu sudah sungguh parah. Hal demikian menurut Oesman Sapta harus dilawan dan dicegah. Dirinya bersyukur masih banyak orang yang mempunyai kesadaran tinggi untuk mempertahankan NKRI. untuk itu sosialisasi perlu dilakukan. "Empat Pilar merupakan pertahanan terakhir kita,"tegasnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat TNI dan Polri harus satu kubu dengan umat Islam untuk melawan komunisme dan menyelamatkan Pancasila. Jangan sebaliknya menjadikan umat Islam sebagai musuh.

"Umat Islam menjadi tulang punggung (back bone) untuk menyelamatkan Pancasila dari ideologi komunisme," kata Hidayat Nur Wahid dalam Dialog Kebangsaan bertema "Pancasila VS Komunisme: Menguji Daya Tahan NKRI dalam Menghadapi Problem Nasional" di Aula K.H. Noer Ali Islamic Centre Bekasi, kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/12/2016). Turut berbicara dalam dialog ini Prof Dr H. Ahmad Satori Ismail (Ketua Ikadi).

Ippho Santosa - ipphoright:
Sesuai labelnya, Aksi 212 beneran damai alias super damai. Sejatinya Aksi 411 juga sangat damai. Dan ini tidak mudah, apalagi kalau ditilik dari jumlah massa yang masing-masing aksi mencapai lebih 2 juta orang (cek Google Earth). Ramai tapi relatif damai.

Ya, ini aksi bermartabat. Boleh diadu dengan unjuk rasa manapun sedunia sepanjang sejarah, termasuk negara-negara maju yang ngakunya lebih demokratis. Adakah seramai dan sedamai ini? Kapolri saja mengakui, tak satu pun pohon tumbang.

Selama ini unjuk rasa identik dengan kekerasan dan kerusuhan. Nah, Aksi 212 dan Aksi 411 mengubah mindset pesertanya. Ramai tapi relatif damai. Tertib. Boleh dibilang, Revolusi Mental (Revolusi Mindset) terjadi di sini.

Lebih jauh, sebenarnya nilai-nilai Nawacita pun seperti aman, demokratis, melibatkan daerah, menghargai kebhinnekaan dan restorasi sosial, diam-diam sudah tertuang di Aksi 212 ini.

Bayangkan 2 juta lebih massa berkumpul di Monas dan sekitarnya. Begitu massa bubaran, eh sampah juga ikut 'bubaran' alias bersih. Teramat banyak orang yang berlomba-lomba mungutin sampah. Ini sebuah restorasi sosial, bukankah selama ini masyarakat kita dikenal 'masa bodoh dengan sampah'? Belum lagi yang bagi-bagi makanan serasa di Nabawi.

Heroiknya, Aksi 212 lebih membludak daripada Aksi 411. Padahal sebelumnya sudah ada fatwa haram dari seorang tokoh, fatwa bid'ah dari seorang ulama, stigma makar dari polisi, tebar selebaran dari helikopter, boikot transportasi dari aparat, eh tetap saja lebih membludak. Meluber sampai Istiqlal, Thamrin, serta Tugu Tani.

Dan keajaiban kecil pun terjadi. Ketika panitia mulai kuatir peserta akan dehidrasi, keletihan, dan kekurangan air wudhu, eh tiba-tiba ada kejutan: hujan turun di menit-menit menjelang Jumatan. Ya Allah, Engkau memang The Best Planner!

"Rasain kehujanan!" tukas si hater. Hehe, dia tidak tahu bahwa insya Allah: Jumat + Hujan + Jamaah = Makbul.

Meski hujan, massa tak bergeming. Saya yakin akan beda ceritanya kalau kampanye politik atau konser musik. Dihujani begitu, pasti massa akan terbirit-birit.

Lihat pula Surah Anfal 11, hujan seperti itu diturunkan untuk menyegarkan jasad dan meneguhkan kedudukan. Bukankah hujan sedemikian juga pernah diturunkan ketika Perang Badar?

Saat Isra Miraj, Nabi Muhammad bersua dengan malaikat yang sangat ahli soal hujan (lihat Al-Mustadrak Syeikh An-Nuri, jilid 5), bahkan mampu menghitung jumlah tetes air hujan yang tercurah sejak manusia pertama sampai manusia terakhir!

Namun tahukah Anda apa kelemahan malaikat ini? Ternyata, ia tidak mampu menghitung jumlah pahala yang tercurah saat umat Nabi Muhammad berkumpul di suatu tempat dan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad! Masya Allah, bukankah ini juga terjadi di Aksi 212?

Beberapa ustadz pun memaparkan:
- Aksi 411 bagai Sa'i, berjalan dan berlari-lari kecil.
- Aksi 212 bagai Wukuf, duduk diam tak banyak bergerak.
- Boleh dibilang, kedua aksi ini mirip manasik haji terbesar (sekaligus sholat jumat terbesar sepanjang sejarah NKRI). Toh lengkap, ada zikir dan shalawat, ada pembimbing lapangan juga bagai muthawif. Plus sedikit desak-desakan karena ramainya massa, hehe.
- Yang nggak ada cuma Melempar Jumrah. Wah, bahaya nih kalau sampai ada lempar-lemparan dalam Aksi 212. Hehe.

"Ah, hanya orang-orang tolol yang hadir di situ," tukas si hater. Oya? Bukankah presiden, menteri, kapolri, dan panglima turut hadir, selain kyai-kyai dan habib-habib? Hehe, bodohkah mereka? Mohon maaf, saya pun bisa menunjukkan doktor-doktor (S3) dan miliarder-miliarder yang juga hadir, yang insya Allah jauh lebih cerdas dan jauh lebih kaya daripada dirimu wahai hater.
 
Manakala umat tidak memegang media dan kekuasaan, yah mau gimana lagi. Terpaksalah Aksi 212 dan 411 digulirkan. Namun, bagaimanapun juga, kita harus menjauhkan diri dari sikap ujub dan riya. Kembalilah fokus pada tujuan utama. Semoga Allah memudahkan. Aamiin.

Kalau Anda muslim, baiknya Anda membuat tulisan seperti ini. Agar dunia tahu betapa heroiknya aksi ini. Namun sekiranya belum bisa menulis artikel, silakan share tulisan ini. Sekian

Forum Ukhuwwah Islamiyyah MUI sepakat untuk mengimbau umat Islam agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 secara cerdas dengan senantiasa mengikuti kata hati serta memilih Caleg Muslim/Muslimah.

Dalam pernyataan yang disampaikan Kamis (3/4/2014). Forum yang terdiri dari Ormas Islam dan MUI itu, juga mengajak agar umat Islam mempertimbangkan Caleg yang berakhlakul karimah, jujur, mampu menunaikan amanah, amar ma’ruf nahi mungkar, mampu melakukan perubahan ke arah perbaiakan (ishlah), dan memajukan kehidupan bangsa dan negara agar mencapai masyarakat adil dan makmur.

Ketua Umum Persis Prof. Dr. Maman Abdurrahman ingin agar Indonesia ke depan menjadi bagian yang harus diurus oleh umat Islam sehingga calon legislatif yang dipilih adalah seorang Muslim,  “Calon yang dipilih seharusnya adalah orang Muslim/Muslimah  dan memiliki komitmen kenegarawanan dan menjadi ‘uswah-hasanah’, amanah, keadilan, bermusyawarah,” katanya.

Dia menambahkan, calon yang dipilih juga harus bisa menjadi pejuang dan negarawan yang berakhlakul karimah sehingga dia bisa menjadi ‘sibghatullah’ yaitu menegakkan kebenaran, keadilan dan dilandasi keimanan dan taqwa.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin menilai, anjuran kepada umat Islam untuk memilih calon-calon dari kalangan Muslim sendiri merupakan kewajaran dan tidak akan berakibat menjadi konflik SARA.  “Jika dipandang dari perspektif teologis maupun sosiologis, justru ini untuk menghindari potensi konflik. Sekarang isyu keagamaan, mayoritas dan minoritas serta kebhinnekaan menjadi kenyataan sosiologis, kalau itu bergeser karena proses politis, bangsa ini akan mengalami konflik.”

Menurutnya, ketika umat Islam yang berjumlah 88 persen tidak memiliki representasi yang proporsional, menurut Din, akan potensial menimbulkan konflik, “Justru titik keseimbangan ini jangan dirusak oleh proses politik yang bebas.” Menurutnya, jika Pemilu berdasarkan paradigma liberalisme, persamaan hak dan kebebasan politik, maka akan ada kelompok yang biasa menguasai, baik karena dia punya uang maupun karena kekuatan opini.  Ini akan menghilangkan sendi-sendi sosial yang sudah relatif harmois. “Beginilah adanya dalam pandangan agama Islam dan ini sekaligus untuk menyanggah konflik bangsa, kalau ini bergeser,” katanya.

Ketua PBNU Iqbal Sulam menyatakan bahwa sikap PBNU dalam menghadapi Pemilu legislative adalah netral.  “ Kalau ada partai yang menyebut dirinya sebagai ‘rumah kita bersama.’ NU rumahnya ada dimana-mana,” katanya.  Dia berharap, umat Islam dapat menempatkan kadernya di mana-mana (semua partai).

“Di zaman yang seperti ini, tentunya umat Islam harus menempatkan kadernya dimana-mana. Ada partai besar dengan elektabilitas tinggi, namun tidak ada kader dari umat Islam. Bagi kami, justru umat Islam harus menempatkan kader kita di mana-mana, di setiap partai.”

Dengan menyebarnya kader umat Islam di semua partai, menurutnya, umat Islam  yang berjumlah 85 persen itu bisa mewarnai, ini adalah pekerjaan rumah kita, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat  51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat  51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016

Ketua Umum
DR. KH. MA’RUF AMIN

Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

Ketua MPR Zulkifli Hasan melihat dari sisi lain aksi demo pada 4 Nopember 2016 (411). Dia menyebutkan bahwa aksi demo besar-besaran pada 4 Nopember lalu tidak sekadar menuntut proses hukum dugaan penistaan agama, tapi juga merupakan puncak dari kegelisahan yang dialami masyarakat. Aksi demo itu sesungguhnya bersumber dari terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. 

"Kita tidak khawatir dengan ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, apa yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," kata Zulkifli Hasan ketika berbicara di Rapat Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu malam (23/11/2016). 

Zulkifli Hasan sebenarnya sudah jauh hari memprediksi bakal terjadinya aksi demo yang terbesar selama ini. "Ini hanya persoalan waktu. Sebab, saya berkeliling, mendengar, dan menyerap aspirasi, merasakan apa yang dirasakan dan apa yang terjadi. Kita tidak khawatir terhadap ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," paparnya. 

Zulkifli mengungkapkan data-data yang memperlihatkan terjadinya kesenjangan itu. Misalnya data tentang keuangan di perbankan. Sebanyak 120 juta rakyat atau 97,6 persen menyimpan uang di bawah Rp  10 juta. Total jumlah tabungannya kira-kira Rp 500 triliun. Sedangkan 0,1 persen rakyat (dalam jumlah yang sangat kecil) memiliki tabungan rata-rata di atas Rp 5 miliar. Total jumlah  tabungan Rp 1.500 triliun. “Tapi 0,1 persen orang itu menguasai 43,4 persen uang di perbankan. 0,1 persen itu terdiri atas 25 keluarga," ungkapnya. 

Begitu pula kalau bicara soal lahan. Luas lahan Indonesia sekitar 190 juta hektar. Seluas 175 juta atau 93 persen luas daratan hanya dikuasai sekelompok orang. Sebesar 0,2 persen orang menguasai 50 persen tanah daratan. Itu sebabnya ketika mengunjungi kabupaten Garut, Zulkifli mengungkapkan dari 100 petani hanya 4 orang yang punya lahan, sedangkan 96 petani tidak punya lahan. 

Dari luas daratan itu, lanjut Zulkifli, sebesar 35 persen berupa konsesi tambang minyak, gas, nikel, batu bara. Konsesi itu dikuasai 1.194 orang. Dari jumlah itu 341 orang menguasai kontrak karya, 270 orang menguasai batu bara. Sebagian besar investasi dari luar.  

“Kita lihat setelah 19 tahun demokrasi, demokrasi tujuannya adalah kesejahteraan. Karena itu demokrasi harus seiring dengan demokrasi ekonomi. Tetapi saya mengamati yang terjadi adalah demokrasi perselingkuhan. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan," ucapnya. 

Kondisi seperti itu ditambah tersumbatnya saluran untuk menyampaikan aspirasinya. “Partai Islam sudah mulai kehilangan kepercayaan. Parpol dianggap tidak mewakili aspirasi. Lalu mau kemana? Kegelisahan-kegelisahan itu tidak mendapatkan saluran yang tepat," katanya. Maka terjadilah aksi demo besar pada 4 Nopember tersebut. 

Untuk menyelesaikan masalah berikutnya menghadapi rencana aksi demo pada 2 Desember (212), Zulkifli mengusulkan menggunakan cara-cara Indonesia, yaitu dengan nilai luhur ke-Indonesia-an, silaturahim, saling berkunjung, sehingga membuat suasana sejuk dan teduh. "Begitulah cara Indonesia dengan silaturahim. Dengan berdialog, paling tidak kalau ada sepuluh masalah, separuh bisa kita selesaikan," katanya.