Halloween party ideas 2015
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tweet Share Share Share Share Share

21.54

 

61 Calon Menteri Prabowo-Gibran tersebar di Sosial Media, berikut nama-namanya

sumber:https://forumdialognusantara.org/2024/05/61-calon-menteri-prabowo-gibran-tersebar-di-sosial-media-berikut-nama-namanya/
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

21.50

 sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240814143347-4-563017/rusia-umumkan-keadaan-darurat



Rusia mengumumkan keadaan darurat di wilayah perbatasan dengan Ukraina, Belgorod, Rabu (14/8/2024). Situasinya disebut "sangat sulit" di daerah itu di bawah pemboman Ukraina.

"Situasi di wilayah Belgorod tetap sangat sulit dan menegangkan karena penembakan dari Angkatan Bersenjata Ukraina," kata Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov di Telegram dikutip dari AFP.

"Rumah-rumah hancur, warga sipil tewas dan terluka," tambahnya.

Ia menambahkan keadaan darurat akan diberlakukan di tingkat regional. Ini pun, akan diikuti dengan permintaan kepada komisi pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat federal.

Belgorod berbatasan dengan wilayah Kharkiv Ukraina dan menjadi tetangganya Kursk. Provinsi Kursk Rusia kini menjadi medan tempur utama perang.

Ukraina melancarkan serangan mendadak ke Kursk dalam serangan lintas perbatasan paling signifikan di tanah Rusia sejak Perang Dunia II. Pasukan Kyiv telah menguasai 1000 km2 wilayah itu, di mana 74 pemukiman di bawah kendali Ukraina.

Gladkov mengatakan Belgorod juga diserang oleh pesawat nirawak Ukraina. Setidaknya dua pemukiman terbakar.

"Dua permukiman di wilayah Belgorod diserang oleh pesawat nirawak Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak ada korban jiwa," katanya.

"Di Shebekino, sebagai akibat dari beberapa serangan pesawat nirawak terhadap sebuah gedung apartemen, satu apartemen terbakar dan lantainya runtuh. Saluran pasokan gas juga rusak," tambahnya.

Sebelumnya, pengumuman keadaan darurat juga diberikan gubernur wilayah Kursk minggu lalu menyusul serangan pasukan Ukraina. Sekitar 121.000 orang telah meninggalkan Kursk sejak dimulainya pertempuran, yang telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai 121 lainnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada telah memerintahkan tentara untuk "mengusir" pasukan Kyiv yang masuk ke wilayah Kremlin. Ia pun menyebut Kyiv menggunakan serangan lintas batas untuk meningkatkan posisi negosiasinya.

"Salah satu tujuan musuh yang jelas adalah untuk menebar perpecahan, pertikaian, mengintimidasi orang, menghancurkan persatuan dan kohesi masyarakat Rusia," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan pejabat pemerintah, Senin.

"Tugas utama, tentu saja, bagi Kementerian Pertahanan adalah mengusir musuh dari wilayah kami," tambahnya.

"Sekarang jelas mengapa rezim Kyiv menolak usulan kami untuk kembali ke rencana penyelesaian damai."

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

00.12

Di hadapan ratusan warga, 29 Desember 2016, di Pontianak, Kalimantan Barat, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR mengatakan, Empat Pilar sangat penting untuk ditanamkan dalam upaya menghadapi intervensi asing. "Intervensi asing ke dalam negeri sangat luar biasa," paparnya.
Salah satu intervensi asing itu disebut Oesman Sapta adalah peredaran narkoba. Dikatakan, dulu bangsa ini hanya sebagai transit obat-obat terlarang, sekarang sudah menjadi tujuan dan penampungan. "Peredaran narkoba cara paling gampang untuk menghancurkan bangsa," ungkapnya.
Korban dari peredaran narkoba itu sudah sungguh parah. Hal demikian menurut Oesman Sapta harus dilawan dan dicegah. Dirinya bersyukur masih banyak orang yang mempunyai kesadaran tinggi untuk mempertahankan NKRI. untuk itu sosialisasi perlu dilakukan. "Empat Pilar merupakan pertahanan terakhir kita,"tegasnya.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

12.19

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat TNI dan Polri harus satu kubu dengan umat Islam untuk melawan komunisme dan menyelamatkan Pancasila. Jangan sebaliknya menjadikan umat Islam sebagai musuh.
"Umat Islam menjadi tulang punggung (back bone) untuk menyelamatkan Pancasila dari ideologi komunisme," kata Hidayat Nur Wahid dalam Dialog Kebangsaan bertema "Pancasila VS Komunisme: Menguji Daya Tahan NKRI dalam Menghadapi Problem Nasional" di Aula K.H. Noer Ali Islamic Centre Bekasi, kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/12/2016). Turut berbicara dalam dialog ini Prof Dr H. Ahmad Satori Ismail (Ketua Ikadi).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

08.41


Forum Ukhuwwah Islamiyyah MUI sepakat untuk mengimbau umat Islam agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 secara cerdas dengan senantiasa mengikuti kata hati serta memilih Caleg Muslim/Muslimah.
Dalam pernyataan yang disampaikan Kamis (3/4/2014). Forum yang terdiri dari Ormas Islam dan MUI itu, juga mengajak agar umat Islam mempertimbangkan Caleg yang berakhlakul karimah, jujur, mampu menunaikan amanah, amar ma’ruf nahi mungkar, mampu melakukan perubahan ke arah perbaiakan (ishlah), dan memajukan kehidupan bangsa dan negara agar mencapai masyarakat adil dan makmur.
Ketua Umum Persis Prof. Dr. Maman Abdurrahman ingin agar Indonesia ke depan menjadi bagian yang harus diurus oleh umat Islam sehingga calon legislatif yang dipilih adalah seorang Muslim,  “Calon yang dipilih seharusnya adalah orang Muslim/Muslimah  dan memiliki komitmen kenegarawanan dan menjadi ‘uswah-hasanah’, amanah, keadilan, bermusyawarah,” katanya.
Dia menambahkan, calon yang dipilih juga harus bisa menjadi pejuang dan negarawan yang berakhlakul karimah sehingga dia bisa menjadi ‘sibghatullah’ yaitu menegakkan kebenaran, keadilan dan dilandasi keimanan dan taqwa.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin menilai, anjuran kepada umat Islam untuk memilih calon-calon dari kalangan Muslim sendiri merupakan kewajaran dan tidak akan berakibat menjadi konflik SARA.  “Jika dipandang dari perspektif teologis maupun sosiologis, justru ini untuk menghindari potensi konflik. Sekarang isyu keagamaan, mayoritas dan minoritas serta kebhinnekaan menjadi kenyataan sosiologis, kalau itu bergeser karena proses politis, bangsa ini akan mengalami konflik.”
Menurutnya, ketika umat Islam yang berjumlah 88 persen tidak memiliki representasi yang proporsional, menurut Din, akan potensial menimbulkan konflik, “Justru titik keseimbangan ini jangan dirusak oleh proses politik yang bebas.” Menurutnya, jika Pemilu berdasarkan paradigma liberalisme, persamaan hak dan kebebasan politik, maka akan ada kelompok yang biasa menguasai, baik karena dia punya uang maupun karena kekuatan opini.  Ini akan menghilangkan sendi-sendi sosial yang sudah relatif harmois. “Beginilah adanya dalam pandangan agama Islam dan ini sekaligus untuk menyanggah konflik bangsa, kalau ini bergeser,” katanya.
Ketua PBNU Iqbal Sulam menyatakan bahwa sikap PBNU dalam menghadapi Pemilu legislative adalah netral.  “ Kalau ada partai yang menyebut dirinya sebagai ‘rumah kita bersama.’ NU rumahnya ada dimana-mana,” katanya.  Dia berharap, umat Islam dapat menempatkan kadernya di mana-mana (semua partai).
“Di zaman yang seperti ini, tentunya umat Islam harus menempatkan kadernya dimana-mana. Ada partai besar dengan elektabilitas tinggi, namun tidak ada kader dari umat Islam. Bagi kami, justru umat Islam harus menempatkan kader kita di mana-mana, di setiap partai.”
Dengan menyebarnya kader umat Islam di semua partai, menurutnya, umat Islam  yang berjumlah 85 persen itu bisa mewarnai, ini adalah pekerjaan rumah kita, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

08.39



Bismillahirrahmanirrahim
Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:
1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat  51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat  51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.
Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.
Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :
1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.
Selasa, 11 Oktober 2016
Ketua Umum
DR. KH. MA’RUF AMIN
Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

08.37
Dari situs http://www.mpr.go.id/ di informasikan sebuah artikel yang berjudul "Ketua MPR: Kita Menghadapi Soal Kesenjangan"

Ketua MPR Zulkifli Hasan melihat dari sisi lain aksi demo pada 4 Nopember 2016 (411). Dia menyebutkan bahwa aksi demo besar-besaran pada 4 Nopember lalu tidak sekadar menuntut proses hukum dugaan penistaan agama, tapi juga merupakan puncak dari kegelisahan yang dialami masyarakat. Aksi demo itu sesungguhnya bersumber dari terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. 
"Kita tidak khawatir dengan ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, apa yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," kata Zulkifli Hasan ketika berbicara di Rapat Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu malam (23/11/2016). 
Zulkifli Hasan sebenarnya sudah jauh hari memprediksi bakal terjadinya aksi demo yang terbesar selama ini. "Ini hanya persoalan waktu. Sebab, saya berkeliling, mendengar, dan menyerap aspirasi, merasakan apa yang dirasakan dan apa yang terjadi. Kita tidak khawatir terhadap ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," paparnya. 
Zulkifli mengungkapkan data-data yang memperlihatkan terjadinya kesenjangan itu. Misalnya data tentang keuangan di perbankan. Sebanyak 120 juta rakyat atau 97,6 persen menyimpan uang di bawah Rp  10 juta. Total jumlah tabungannya kira-kira Rp 500 triliun. Sedangkan 0,1 persen rakyat (dalam jumlah yang sangat kecil) memiliki tabungan rata-rata di atas Rp 5 miliar. Total jumlah  tabungan Rp 1.500 triliun. “Tapi 0,1 persen orang itu menguasai 43,4 persen uang di perbankan. 0,1 persen itu terdiri atas 25 keluarga," ungkapnya. 
Begitu pula kalau bicara soal lahan. Luas lahan Indonesia sekitar 190 juta hektar. Seluas 175 juta atau 93 persen luas daratan hanya dikuasai sekelompok orang. Sebesar 0,2 persen orang menguasai 50 persen tanah daratan. Itu sebabnya ketika mengunjungi kabupaten Garut, Zulkifli mengungkapkan dari 100 petani hanya 4 orang yang punya lahan, sedangkan 96 petani tidak punya lahan. 
Dari luas daratan itu, lanjut Zulkifli, sebesar 35 persen berupa konsesi tambang minyak, gas, nikel, batu bara. Konsesi itu dikuasai 1.194 orang. Dari jumlah itu 341 orang menguasai kontrak karya, 270 orang menguasai batu bara. Sebagian besar investasi dari luar.  
“Kita lihat setelah 19 tahun demokrasi, demokrasi tujuannya adalah kesejahteraan. Karena itu demokrasi harus seiring dengan demokrasi ekonomi. Tetapi saya mengamati yang terjadi adalah demokrasi perselingkuhan. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan," ucapnya. 
Kondisi seperti itu ditambah tersumbatnya saluran untuk menyampaikan aspirasinya. “Partai Islam sudah mulai kehilangan kepercayaan. Parpol dianggap tidak mewakili aspirasi. Lalu mau kemana? Kegelisahan-kegelisahan itu tidak mendapatkan saluran yang tepat," katanya. Maka terjadilah aksi demo besar pada 4 Nopember tersebut. 
Untuk menyelesaikan masalah berikutnya menghadapi rencana aksi demo pada 2 Desember (212), Zulkifli mengusulkan menggunakan cara-cara Indonesia, yaitu dengan nilai luhur ke-Indonesia-an, silaturahim, saling berkunjung, sehingga membuat suasana sejuk dan teduh. "Begitulah cara Indonesia dengan silaturahim. Dengan berdialog, paling tidak kalau ada sepuluh masalah, separuh bisa kita selesaikan," katanya.
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

01.09




DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah rakyat. Meskipun, DPR belum sepenuhnya baik di mata masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap lembaga ini.

Demikian mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Antara Kepercayaan dan Harapan Publik” yang digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyatakan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap parlemen, kehadiran DPR harus terwujud dalam menjalankan ketiga fungsinya, yakni legislasi, representasi, dan pengawasan. “Ketiga fungsi itu merupakan implementasi atas aspirasi masyarakat yang didapatkan, diperoleh atau yang disampaikan kepada DPR,” ungkap Johnson.

Selain itu, lanjutnya, salah satu cara untuk mewujudkan peran DPR yang semakin di percaya publik adalah dengan meningkatkan dukungan kepada lembaga DPR. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal bersama Badan Keahlian Dewan memberikan dukungan dalam bentuk administrasi, teknis maupun keahlian.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar fungsi DPR dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. “Yang terpenting adalah amanat masyarakat, aspirasi masyarakat khususnya bagi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota itu sendiri,”tandasnya.

Ia pun mendorong  semua unsur pendukung lembaga perwakilan rakyat agar secara bersama-sama membangun DPR dari dalam sehingga keterwakilan DPR di publik semakin meningkat.

“Dengan cara itulah sumbangsih bagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR diharapkan semakin tinggi. Maka tingkat keraguan masyarakat terhadap kinerja DPR berkurang dari waktu ke waktu,” imbuh Johnson saat membuka seminar.

Dalam seminar tersebut, turut hadir beberapa narasumber dari berbagai institusi, diantaranya Anggota Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat, Ketua Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta Arie Sudjito dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.(ann,mp)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

INDONESIAKU KINI © 2015. All Rights Reserved. Shared by GFXFree.Net
Powered By Blogger
Diberdayakan oleh Blogger.