Halloween party ideas 2015


Dua warga Israel dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius dalam kebakaran pemukiman di Tepi Barat sebelum petugas pemadam kebakaran melakukan penyelamatan.



Petugas pemadam kebakaran berhasil Jumat malam dalam menjaga terburuk api dari komunitas Nataf di bukit Yerusalem, namun warga diberitahu untuk menjauh karena takut wabah lain api. Sebagai Fridaty malam berubah menjadi hari Sabtu, tim api beralih beberapa fokus mereka ke pemukiman Tepi Barat Halamish, di mana 10 rumah yang ditelan oleh api segera setelah semua warga dievakuasi.



Forum Ukhuwwah Islamiyyah MUI sepakat untuk mengimbau umat Islam agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 secara cerdas dengan senantiasa mengikuti kata hati serta memilih Caleg Muslim/Muslimah.
Dalam pernyataan yang disampaikan Kamis (3/4/2014). Forum yang terdiri dari Ormas Islam dan MUI itu, juga mengajak agar umat Islam mempertimbangkan Caleg yang berakhlakul karimah, jujur, mampu menunaikan amanah, amar ma’ruf nahi mungkar, mampu melakukan perubahan ke arah perbaiakan (ishlah), dan memajukan kehidupan bangsa dan negara agar mencapai masyarakat adil dan makmur.
Ketua Umum Persis Prof. Dr. Maman Abdurrahman ingin agar Indonesia ke depan menjadi bagian yang harus diurus oleh umat Islam sehingga calon legislatif yang dipilih adalah seorang Muslim,  “Calon yang dipilih seharusnya adalah orang Muslim/Muslimah  dan memiliki komitmen kenegarawanan dan menjadi ‘uswah-hasanah’, amanah, keadilan, bermusyawarah,” katanya.
Dia menambahkan, calon yang dipilih juga harus bisa menjadi pejuang dan negarawan yang berakhlakul karimah sehingga dia bisa menjadi ‘sibghatullah’ yaitu menegakkan kebenaran, keadilan dan dilandasi keimanan dan taqwa.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin menilai, anjuran kepada umat Islam untuk memilih calon-calon dari kalangan Muslim sendiri merupakan kewajaran dan tidak akan berakibat menjadi konflik SARA.  “Jika dipandang dari perspektif teologis maupun sosiologis, justru ini untuk menghindari potensi konflik. Sekarang isyu keagamaan, mayoritas dan minoritas serta kebhinnekaan menjadi kenyataan sosiologis, kalau itu bergeser karena proses politis, bangsa ini akan mengalami konflik.”
Menurutnya, ketika umat Islam yang berjumlah 88 persen tidak memiliki representasi yang proporsional, menurut Din, akan potensial menimbulkan konflik, “Justru titik keseimbangan ini jangan dirusak oleh proses politik yang bebas.” Menurutnya, jika Pemilu berdasarkan paradigma liberalisme, persamaan hak dan kebebasan politik, maka akan ada kelompok yang biasa menguasai, baik karena dia punya uang maupun karena kekuatan opini.  Ini akan menghilangkan sendi-sendi sosial yang sudah relatif harmois. “Beginilah adanya dalam pandangan agama Islam dan ini sekaligus untuk menyanggah konflik bangsa, kalau ini bergeser,” katanya.
Ketua PBNU Iqbal Sulam menyatakan bahwa sikap PBNU dalam menghadapi Pemilu legislative adalah netral.  “ Kalau ada partai yang menyebut dirinya sebagai ‘rumah kita bersama.’ NU rumahnya ada dimana-mana,” katanya.  Dia berharap, umat Islam dapat menempatkan kadernya di mana-mana (semua partai).
“Di zaman yang seperti ini, tentunya umat Islam harus menempatkan kadernya dimana-mana. Ada partai besar dengan elektabilitas tinggi, namun tidak ada kader dari umat Islam. Bagi kami, justru umat Islam harus menempatkan kader kita di mana-mana, di setiap partai.”
Dengan menyebarnya kader umat Islam di semua partai, menurutnya, umat Islam  yang berjumlah 85 persen itu bisa mewarnai, ini adalah pekerjaan rumah kita, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.




Bismillahirrahmanirrahim
Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:
1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat  51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat  51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.
Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.
Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :
1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.
Selasa, 11 Oktober 2016
Ketua Umum
DR. KH. MA’RUF AMIN
Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

Dari situs http://www.mpr.go.id/ di informasikan sebuah artikel yang berjudul "Ketua MPR: Kita Menghadapi Soal Kesenjangan"



Ketua MPR Zulkifli Hasan melihat dari sisi lain aksi demo pada 4 Nopember 2016 (411). Dia menyebutkan bahwa aksi demo besar-besaran pada 4 Nopember lalu tidak sekadar menuntut proses hukum dugaan penistaan agama, tapi juga merupakan puncak dari kegelisahan yang dialami masyarakat. Aksi demo itu sesungguhnya bersumber dari terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. 
"Kita tidak khawatir dengan ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, apa yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," kata Zulkifli Hasan ketika berbicara di Rapat Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu malam (23/11/2016). 
Zulkifli Hasan sebenarnya sudah jauh hari memprediksi bakal terjadinya aksi demo yang terbesar selama ini. "Ini hanya persoalan waktu. Sebab, saya berkeliling, mendengar, dan menyerap aspirasi, merasakan apa yang dirasakan dan apa yang terjadi. Kita tidak khawatir terhadap ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," paparnya. 
Zulkifli mengungkapkan data-data yang memperlihatkan terjadinya kesenjangan itu. Misalnya data tentang keuangan di perbankan. Sebanyak 120 juta rakyat atau 97,6 persen menyimpan uang di bawah Rp  10 juta. Total jumlah tabungannya kira-kira Rp 500 triliun. Sedangkan 0,1 persen rakyat (dalam jumlah yang sangat kecil) memiliki tabungan rata-rata di atas Rp 5 miliar. Total jumlah  tabungan Rp 1.500 triliun. “Tapi 0,1 persen orang itu menguasai 43,4 persen uang di perbankan. 0,1 persen itu terdiri atas 25 keluarga," ungkapnya. 
Begitu pula kalau bicara soal lahan. Luas lahan Indonesia sekitar 190 juta hektar. Seluas 175 juta atau 93 persen luas daratan hanya dikuasai sekelompok orang. Sebesar 0,2 persen orang menguasai 50 persen tanah daratan. Itu sebabnya ketika mengunjungi kabupaten Garut, Zulkifli mengungkapkan dari 100 petani hanya 4 orang yang punya lahan, sedangkan 96 petani tidak punya lahan. 
Dari luas daratan itu, lanjut Zulkifli, sebesar 35 persen berupa konsesi tambang minyak, gas, nikel, batu bara. Konsesi itu dikuasai 1.194 orang. Dari jumlah itu 341 orang menguasai kontrak karya, 270 orang menguasai batu bara. Sebagian besar investasi dari luar.  
“Kita lihat setelah 19 tahun demokrasi, demokrasi tujuannya adalah kesejahteraan. Karena itu demokrasi harus seiring dengan demokrasi ekonomi. Tetapi saya mengamati yang terjadi adalah demokrasi perselingkuhan. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan," ucapnya. 
Kondisi seperti itu ditambah tersumbatnya saluran untuk menyampaikan aspirasinya. “Partai Islam sudah mulai kehilangan kepercayaan. Parpol dianggap tidak mewakili aspirasi. Lalu mau kemana? Kegelisahan-kegelisahan itu tidak mendapatkan saluran yang tepat," katanya. Maka terjadilah aksi demo besar pada 4 Nopember tersebut. 
Untuk menyelesaikan masalah berikutnya menghadapi rencana aksi demo pada 2 Desember (212), Zulkifli mengusulkan menggunakan cara-cara Indonesia, yaitu dengan nilai luhur ke-Indonesia-an, silaturahim, saling berkunjung, sehingga membuat suasana sejuk dan teduh. "Begitulah cara Indonesia dengan silaturahim. Dengan berdialog, paling tidak kalau ada sepuluh masalah, separuh bisa kita selesaikan," katanya.





DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah rakyat. Meskipun, DPR belum sepenuhnya baik di mata masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap lembaga ini.

Demikian mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Antara Kepercayaan dan Harapan Publik” yang digelar oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyatakan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap parlemen, kehadiran DPR harus terwujud dalam menjalankan ketiga fungsinya, yakni legislasi, representasi, dan pengawasan. “Ketiga fungsi itu merupakan implementasi atas aspirasi masyarakat yang didapatkan, diperoleh atau yang disampaikan kepada DPR,” ungkap Johnson.

Selain itu, lanjutnya, salah satu cara untuk mewujudkan peran DPR yang semakin di percaya publik adalah dengan meningkatkan dukungan kepada lembaga DPR. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal bersama Badan Keahlian Dewan memberikan dukungan dalam bentuk administrasi, teknis maupun keahlian.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar fungsi DPR dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. “Yang terpenting adalah amanat masyarakat, aspirasi masyarakat khususnya bagi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota itu sendiri,”tandasnya.

Ia pun mendorong  semua unsur pendukung lembaga perwakilan rakyat agar secara bersama-sama membangun DPR dari dalam sehingga keterwakilan DPR di publik semakin meningkat.

“Dengan cara itulah sumbangsih bagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR diharapkan semakin tinggi. Maka tingkat keraguan masyarakat terhadap kinerja DPR berkurang dari waktu ke waktu,” imbuh Johnson saat membuka seminar.

Dalam seminar tersebut, turut hadir beberapa narasumber dari berbagai institusi, diantaranya Anggota Komisi VIII Jalaluddin Rakhmat, Ketua Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta Arie Sudjito dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.(ann,mp)

Akhir akhir ini beredar video yang menyayat hati begitu hari melihatnya, pembuktian atas masih banyaknya warga amerika yang dengan tulus melakukan hal positif terhadap kaum muslim.

Dengan adanya video yang beredar diinternet akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dan sungguh membuat kita sadar bahwa keberagaman umat beragama sangatlah penting. Terlebih lagi kita tidak mudah menyudutkan suatu kaum tertentu khususnya muslim yang selalu difitnah sebagai teroris yang pada kenyataannya umat muslim sendiri sangatlah cinta damai terhadap kerukunan umat beragama dinegara manapun.




Indonesia adalah Negara yang demokerasi, oleh karena itu adanya berbagai aspirasi Seluruh Rakyat Indonesia terhadap keadilan Pemerintah Indonesia yang akhir-akhir ini begitu nampak menunjukan ketidakadilan bagi Rakyat.

Sungguh ironis ketika beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai penistaan Agama yang terjadi, segala bentuk penistaan harus diadili dengan hukum yang berat, begitulah harapan seluruh umat muslim di seluruh Tanah air yang tercinta ini.

Pada hakikatnya pemerintah harus memberikan sambutan positif terhadap masukan dan keritikan yang diutarakan oleh rakyatnya, karena Negara tanpa kecintaan rakyat adalah kehancuran. 

Rakyat indonesia hanya menginginkan Pemerintah yang adil dan beradab. tak lebih yang dituntut hanya itu. Namun pada kenyataannya penindakan hukum terhadap penista agama sangatlah terkesan lamban dan di persulit.





Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan berharap pemerintah mengeluarkan statemen yang menyejukan, dan jangan membuat gelisah masyarakat. Hal ini menyusul pertanyaan wartawan terkait rencana demo pada 2 Desember mendatang. 
 
“Demo itu sebenarnya dibenarkan dalam undang-undang, sepanjang dilakukan secara tertib, damai dan sesuai peraturan yang ada, tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Namun yang paling penting dan perlu disikapi dan dicari akar permasalahannya adalah penyebab kenapa masyarakat berdemo. Kalau dikatakan akan melakukan makar, saya pikir tidak sejauh itulah. Tidak ada elemen Negara ini yang mau berbuat makar. Karena makar jelas akan mencederai bangsa. Melanggar konstitusi, undang-undang dan demokrasi. Menjatuhkan pemerintah itu mencederai demokrasi kita. Lebih bagus pemerintah mengeluarkan statemen yang menyejukan, tidak membuat masyarakat jadi gelisah,”papar Syarief Hasan kepada wartawan sesaat sebelum memasuki ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (25/11). 
 
Kalaupun ditengarai akan terjadi perbuatan makar, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, sejatinya dibicarakan secara komprehensif dengan seluruh aparat pemerintah yang berwenang. Sehingga statemen yang keluar dari pemerintah itu sesuatu yang menyejukan, membuat rakyat lebih tentram, dan damai dalam menjalankan aktivitasnya. 
 
Ditambahkan mantan menteri Koperasi dan UKM di era pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ini, Badan Intelijen Nasional lah yang sejatinya harus menyikapi kondisi yang ada, bukan lembaga lainnya. Jangan melihat sesuatu dari statemen di media. (ayu)/foto:arief./iw.



Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron ke gudang pupuk di Provinsi Riau, menemukan beberapa persoalan klasik yang masih mengemuka. Ada selisih dan ketimpangan antara jumlah yang diusulkan dengan kuantum pupuk yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah.

“Kunjungan kami ke gudang pupuk masih menemukan persoalan klasik. Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menetapkan kuantum pupuk itu diangka 9,55 juta ton, dengan varian di 5 jenis pupuk, yakni Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik. Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan RDKK masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih. Karena usulannya adalah 13 juta ton. Sehingga kalau terjadi kelangkaan pada masa tanam tertentu atau serentak, maka akan menjadi persoalan. Karena RDKK yang diajukan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat, jumlahnya 13 juta ton, sementara kita baru bisa memenuhi 9,55 juta ton,” jelas Herman Khaeron.

Ia   menyampaikan,   Ini   akan   menjadi   bahan   pemikiran,   apakah   perlu   tambah   kuantum   atau   harus mengurangi kuantum pupuk, lalu menaikkan terhadap kuantum pupuk jenis lainnya. Banyak persoalan yang harus didiskusikan, terutama dengan idealnya komposisi persatuan hektar, apakah  akan mengikuti terhadap rekomendasi dari pupuk Indonesia dengan komposisi 532, atau hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan   oleh   BaLitbang   Kementerian   Pertanian   dimana   jenis-jenis   pemupukan   itu   harus memperhatikan unsur hara tanah.

“Kalau unsur hara tanahnya tidak bisa mengikat terhadap pupuk dan kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan   yang   bisa   mempercepat   tumbuh,   memperkuat   batang,   mempercepat   pembuahan   dan meningkatkan  produksi   pembuahan,   maka  unsur   hara   tanah   harus   diperhatikan.  Kami   menemukan beberapa   fakta dilapangan,  bahwa  urea masih lebih  tinggi daripada  hasil  penelitian  sesungguhnya,”ujarnya.

Terkait adanya upaya khusus (upsus) untuk pajale (padi, jagung, kedele), Herman menerangkan, kalau tidak ada upsus saja masih bermasalah dengan kuantum pupuk dan jumlah pupuk yang harus tersedia, bagaimana dengan upsus yang dilakukan. Selain mengenai komposisi spesifik lokasi yang harus tepat,dan pertimbangan terhadap upaya khusus penambahan pupuk terhadap luasan pertanaman, juga tentang bagaimana menjaga efisiensi produktifitas, agar pupuk ini tersalurkan dengan baik, efisien  dan yang paling penting adalah memberikan manfaat bagi para petani.

“Kami juga masih temukan adalah masalah gudang penyimpanan pupuk yang dikelola oleh PT. BGR yang merupakan  BUMN pergudangan.  Disana kami  melihat suasana dan kualitas gedung yang sangat tidak represntatif. Dibeberapa kunjungan kami, memang banyak gudang yang tidak representatif, sehingga ke depan hal ini harus diperhatikan, karena kualitas pergudangan juga menentukan terhadap kualitas dan kuantitas   pupuk,   karena   pasti  ada   penyusutan .  PT BGR   harus   memperhatikan mengenai sistem pergudangan, supaya apa yang menjadi tujuan kita dengan 5 tepat, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (dep,mp) Foto: Ryan/od



Komisi IV DPR RI belum dapat menangkap langkah-langkah strategis penanganan banjir dalam paparan yang dikemukakan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, saat berlangsungnya rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan para pejabat Eselon I Kementan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

“Jangan sampai karena persoalan banjir, dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor. Kami tahu domain impor itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, tetapi rekomendasinya ada pada Kementerian Pertanian,” ujar Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo.

Edhy juga menambahkan, rekomendasi tersebut akan muncul apabila ternyata barang yang akan di impor itu tidak terdapat di dalam negeri.

“Kalau barang yang akan di impor masih ada di dalam negeri, kita masih bisa menahan, tetapi kalau memang tidak ada, maka kita juga akan salah kalau bersikap menahan impor. Harus ada langkah antisipasi dalam mengatasi masalah ini,” tegasnya.


RDP yang digelar itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, yakni melihat implementasi kinerja Kementerian berdasarkan besaran anggaran yang telah diputuskan. Selain itu juga membahas hal-hal terkini yang menjadi isu, termasuk diantaranya masalah harga-harga yang sekarang terindikasi cukup tinggi. Diharapkan dengan dilaksanakannya RDP itu, dapat menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian dalam membangun langkah-langkah perbaikan. (dep,mp), foto : jayadi/hr.

Pesan Hidayat Untuk Para Tentara


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) senantiasa bersyukur atas nikmat yang dianuegerahkan oleh Allah. Sebab,  Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada hamba yang pandai bersyukur. Dan, jangan sekali-kali kufur nikmat, karena siksa Allah teramat pedih. 
Ajakan itu disampaikan Wakil Ketua MPR saat menjadi pembicara para acara siraman rohani bulanan dikalangan anggotaTNI. Acara tersebut berlangsung di Masjid Soedirman, komplek Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (23/11) pagi. 
Selain ajakan bersyukur, Hidayat juga meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan iman dan taqwa. Dengan iman yang  kuat, seseorang  akan merasa lebih aman, sehingga dia bisa berkontribusi dalam keamanan orang lain. 
Sedangkan taqwa dalam  terminologi agama adalah sikap antisipatif, dan  hati-hati. Karena itu kita senantiasa dianjurkan meningkatkan taqwa, agar terhindar dari marabahaya. 
"Sikap seperti itu sudah ditunjukkan para pejuang zaman dahulu. Jendral Soedirman sakit, tetapi beliau tetap memimpin", kata  Hidayat menambahkan. 
Saat menyampaikan khutbah terakhirnya, kata Hidayat, Nabi SAW mengingatkan, tidak ada keutamaan tertentu diantara kalian, termasuk suku bangsa, dan bahasa.  Kecuali kualitas taqwanya. 

dikutip dari situs http://www.mpr.go.id/


Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi yang melibatkan oknum  Ditjen Pajak Kemenkeu. Tetapi Hidayat juga mendesak agar KPK mengungkap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang lebih besar. Salah satunya adalah kasus BLBI yang menguras keuangan negara hingga Rp 140 triliun. 
Pernyataan itu disampaikan Hidayat di Mabes TNI  Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (23/11), menjawab pertanyaan wartawan terkait tertangkapnya oknum Ditjen Pajak Kemenkeu oleh KPK. 
Menurut Hidayat, selama ini KPK sudah berteriak kekurangan tenaga penyidik. Tetapi mereka terus melakukan penangkapan terhadap koruptor. Seharusnya, kalau korupsi yang Rp. 100 juta, hingga Rp. 1 milyar saja KPK begitu serius, seharusnya KPK lebih serius lagi mengungkap korupsi yang triliunan. 

Saat ini santer terdengar nama seorang jendral yang begitu viral sosok tersebut dibicarakan didunia maya. Ketika beliau mengungkapkan hal-hal yang kita tidak tau dibalik kondisi bangsa Indonesia saat ini. Siapa kah dia? Ya. PanglimaTNI Gatot Nurmantyo.


Sosok beliau yang begitu santun dan tetap memberikan sikap yang tegas membuat banyak warga Indonesia mengidam-idamkan beliau sebagai seorang pemimpin yang pantas untuk memimpin Indonesia. Dengan Penuh keimanan beliau menjalani tugas sebagai seorang pejuang Tanah Air Indonesia. 

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (lahir di Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960; umur 56 tahun) adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia yang resmi menjabat sejak 8 Juli 2015.


10 (sepuluh) Fraksi DPR RI periode 2014-2019

Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

DPR periode 2014-2019 terdapat 10 (sepuluh) fraksi, yakni:

No.
Nama Fraksi
Singkatan
Jumlah Anggota
Persentase
1
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
FPDIP
109
19,46
2
Fraksi Partai Golongan Karya
FPG
91
16,25
3
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
FGERINDRA
73
13,04
4
Fraksi Partai Demokrat
FPD
61
10,89
5
Fraksi Partai Amanat Nasional
FPAN
48
8,57
6
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
FPKB
47
8,39
7
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
FPKS
40
7,14
8
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
FPPP
39
6,96
9
Fraksi Partai Nasdem
FNASDEM
36
6,43
10
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat
FHANURA
16
2,86
TOTAL :
560
100,0

data diambil dari web : http://www.dpr.go.id/

Berikut adalah daftar anggota DPR RI dari fraksi PDIP 

1. Ir. TAGORE ABUBAKAR (Daerah Pemilihan ACEH II)

 Ir. TAGORE ABUBAKAR



2. H. IRMADI LUBIS  (Daerah Pemilihan SUMATERA UTARA I)


H. IRMADI LUBIS

3. Dr. SOFYAN TAN  (Daerah Pemilihan SUMATERA UTARA I)

Dr. SOFYAN TAN


4. TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. (Daerah Pemilihan SUMATERA UTARA II)

TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.


5. DR. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH (Daerah Pemilihan SUMATERA UTARA III


Maraknya pemberitaan dimedia masa dan banyak fakta yang mengejutkan seluruh rakyat Indoensia. Saat ini Indonesia memang memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan. Begitu banyaknya hingur bingur permasalahan Ekonomi, Sosial dan Politik yang semakin mencekam begitu terasa hingga terasa seperti duri yang menyangkut pada tenggorokan seluruh Rakyat Indonesia.

Persoalan demi persoalan timbul setiap detik, selesai satu persoalan dan timbul persoalan-persoalan baru yang tidak hanya dirasakan oleh sekelompok rezim pemerintahan dampaknya juga dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia.

Mengapa Negri yang dikatakan sudah Merdeka ini begitu sulit untuk merasakan ketentraman didalamnya. Apakah persatuan dan kesatuan kita yang mulai mengikis sedikit demi sedikit, Ataukah adanya tekanan maupun serangan yang tidak dapat terlihat dengan kasat mata di Negeri Kita tercinta ini. Sungguh perih terasa hati mengingat semua persoalan yang kita alami bersama. Umat beragama saling menjatuhkan dan satu sama lain terus memperkeruh keadaaan dengan kurangnya keadilan dan ketegasan dalam Penindakan Hukum di Negeri tercinta ini. 


  • Rumah Panggung Belitung

Rumah Adat khas Bangka Belitung bernama Rumah Panggung. Rumah ini bercirikan khas Melayu seperti yang ada di daerah-daerah pesisir Sumatera serta Malaka. 

Rumah panggung terbuat dari kayu, bambu atau rotan. Ada 9 tiang yang digunakan untuk mendirikan bangunan ini berdasarkan falsafah 9 tiang yang dipercaya masyarakat di Bangka Belitung ini.

Tiang yang pertama kali dibangun yaitu tiang utamanya terletak ditengah bangunan. Sebagai atapnya ditutup menggunakan daun rumbia dan model atap sebagian berarsitektur Terpancung. 

Sedangkan dindingnya menggunakan kulita kayu atau pelepah. Sebagian dari atap sisi bangunan dengan arsitektur ini terpancung.






  • Rumah Panggung

Rumah Panggung (Jambi) adalah nama rumah adat yang berasal dari daerah Jambi. Rumah ini terbuat dari kayu. Rumah ini juga dikenal dengan nama rumah Kajang Leko. Rumah ini terbagi ke dalam 8 ruangan.

Ruangan pertama bernama jogan yang berfungsi sebagai tempat beristirahat anggota keluarga dan juga sebagai tempat untuk menyimpan air. 

Ruangan kedua adalah serambi depan yang berfungsi untuk menerima tamu lelaki. 

Ruangan ketiga adalah serambi dalam yang berfungsi sebagai tempat tidur anak lelaki. Ruang keempat adalah amben melintang yang berfungsi sebagai kamar pengantin. 

Ruang kelima adalah serambi belakang yang berfungsi sebagai ruang tidur untuk anak-anak perempuan yang belum menikah. 

Ruang keenam adalah laren yang digunakan untuk menerima tamu perempuan. 

Ruang ketujuh adalah garang yang digunakan sebagai ruang untuk mengolah makanan dan juga sebagai tempat penyimpanan air. 

Ruang kedelapan adalah dapur yang digunakan untuk memasak makanan. Rumah panggung Jambi merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan.

  • Rumah Betiang


  • Rumah Belah Bubung
Rumah Belah Bubung

Rumah Belah Bubung adalah rumah adat dari kepulauan Riau yang berada di Indonesia.
Rumah Belah Bubung juga dikenal dengan nama rumah rabung atau rumah bubung melayu.Konon, nama rumah ini diberikan oleh orang-orang asing yang datang ke Indonesia seperti Cina dan Belanda.

Rumah Belah Bubung memiliki model rumah yang sama dengan rumah panggung. Rumah ini memiliki tinggi 2 meter dari tanah dan ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini memiliki atap yang berbentuk seperti pelana kuda. Rumah induk terbagi menjadi 4 bagian yaitu selasar, ruang induk, ruang penghubung dapur, dan dapur.

Rumah Belah Bubung memiliki bahan dasar yaitu kayu. Proses pembangunan rumah pun tidak sembarangan karena harus melalui beberapa tahap yang dipercaya menghindari pemilik rumah dari kesialan. Ukuran rumah ini juga bergantung dari kemampuan ekonomi dari sang pemilik rumah. Semakin besar ukuran rumah ini memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi dari pemilik rumah adalah menengah ke atas, tetapi semakin kecil rumah ini menunjukkan bahwa ekonomi pemilik rumah menengah ke bawah.


  • Selaso Jatuh Kembar
Selaso Jatuh Kembar


Rumah adat Selaso Jatuh Kembar Asal daerah Riau Sumatera. Rumah tradisional masyarakat Riau pada umumnya adalah rumah panggung yang berdiri diatas tiang dengan bentuk bangunan persegi panjang. 

Dari beberapa bentuk rumah ini hampir serupa, baik tangga, pintu, dinding, susunan ruangannya sama, dan memiliki ukiran melayu seperti selembayung, lebah bergayut, pucuk rebung dll. Selaso jatuh kembar sendiri bermakna rumah yang memiliki dua selasar (selaso, salaso) yang lantainya lebih rendah dari ruang tengah.


  • Rumah Gadang


Rumah Gadang atau Rumah Godang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak di jumpai di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebut dengan nama Rumah Baanjuang.

Rumah dengan model ini juga banyak dijumpai di Negeri Sembilan, Malaysia. Namun tidak semua kawasan di Minangkabau (darek) yang boleh didirikan rumah adat ini, hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja Rumah Gadang ini boleh didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau, rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau.


  • Rumah Balai Batak Toba
Rumah Balai Batak Toba

Rumah Balai Batak Toba adalah rumah adat dari daerah Sumatera Utara.  Rumah ini terbagi atas dua bagian yaitu jabu parsakitan dan jabu bolon. Jabu parsakitan adalah tempat penyimpanan barang. tempat ini juga terkadang dipakai sebagai tempat untuk pembicaraan terkait dengan hal-hal adat. Jabu bolon adalah rumah keluarga besar. Rumah ini tidak memiliki sekat atau kamar sehingga keluarga tinggal dan tidur bersama. 

Rumah Balai Batak Toba juga dikenal sebagai Rumah Bolon.  Bagi masyarakat Batak, rumah ini tampak seperti seekor kerbau yang sedang berdiri. Pembangunan rumah adat suku Batak ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Batak. Rumah ini berbentuk seperti rumah panggung yang disangga oleh beberapa tiang penyangga. Tiang penyangga rumah biasanya terbuat dari kayu. Rumah Balai Batak Toba mempunyai bahan dasar dari kayu. Menurut kepercayaan masyarakat Batak,  rumah ini terbagi ke dalam tiga bagian yang mencerminkan dunia atau dimensi yang berbeda-beda. 


  • Rumoh Aceh
Rumoh Aceh

Rumah tradisonal suku Aceh dinamakan Rumoh Aceh. Rumah adat ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 

Tiga bagian utama dari rumah Aceh yaitu seuramoë keuë (serambi depan), seuramoë teungoh (serambi tengah) dan seuramoë likôt (serambi belakang). Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumoh dapu (rumah dapur). Atap rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga.

Berikut adalah nama-nama presiden  dari awal hingga kini:


  • Ir. Soekarno (1945 - 1967)
Ir. Soekarno

Soekarno  merupakan Presiden Pertama RI yang juga adalah seorang Proklamator kemerdekaan RI

Ir Soekarno atau yang lebih akrab dipanggi Bung Karno. Presiden Indonesia pertama ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Bung Karno lulus sebagai Insinyur di ITB Bandung. 

Semenjak masih kuliah sudah aktif berjuang melawan penjajah, untuk kemerdekaan bangsanya. dan pada tanggal 18 Agustus diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia.

Presiden Soekarno memiliki wakil presiden pada saat itu adalah Drs. Mohammad Hatta


Drs. Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukir Tinggi, Sumatera Barat. Pernah belajar disekolah tinggi ekonomi di negeri Belanda.



Kabupaten Bekasi - Kampanye Pilbup Bekasi digelar sejak 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Ada indikasi pelanggaran yang dilakukan kandidat dan tim suksesnya. 

"Ada 4 temuan Panwaslu dan 1 laporan," kata Ketua Divisi Hukum Panwaslu Kabupaten Bekasi, Iwan Setiono, kepada detikcom di kantornya, Jl Raya Sukamahi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (21/11/2016).

Empat temuan Panwaslu, rinci Iwan, di antaranya keterlibatan kepala desa dalam pendaftaran calon (September 2016), dukungan PNS terhadap pasangan calon, perangkat desa dikumpulkan oleh salah satu calon di luar daerah, dan sosialisasi anggota DPR yang mengajak pasangan calon.

"Sementara untuk satu laporan atau aduan, terkait keterlibatan camat terhadap salah satu calon," jelas Iwan.



Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengarisbawahi dua hal yang menjadi inti penyelesaian tindak pidana korupsi. Pertama adalah pengusutan peristiwa dan kedua adalah mengembalikan kerugian keuangan negara.


"Saya garis bawahi, ada 2 hal yang menjadi inti penyelesaian tindak pidana korupsi. Pertama, mengusut peristiwa. Di dalamnya termasuk barang sitaan," kata Agus di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Diberdayakan oleh Blogger.